Softskill (Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan)

Bab 5

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

 

  1. A.     Struktur Produksi

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa   pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

*  Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri

*  Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan

*  Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

 

  1. B.     Pendapatan Nasional 

Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut dengan pendapatan nasional.  Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

  • Menentukan laju tingkatperkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu negara.
  • Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya.
  • Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya.

Meskipun demikian tidak semua ahl ekonomi setuju jika hanya pendapatan perkapita saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Adapun kritik tersebut diantaranya adalah :

  • Ada faktor-faktor lin di luar pendapatan yang akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.
  • Kesejahteraan masyarakat masih bersifat subjektif. Tiap orang mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur kesejahteraannyapun berbeda.

Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran-ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantaranya adalah :

  • Ø Dudley Seers, mengemukakan, bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara, yaitu :

1)   Tingkat kemiskinan.

2)   Tingkat pengangguran.

3)   Tingkat ketimpangan di berbagai bidang.

  • Ø J.L. Tamba, berpendapat bahwa ada 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di Indonesia.

1)   Kesehatan dan keamanan.

2)   Pendidikan keahlian dan standart hidup.

3)   Pendapatan.

4)   Pemukiman.

  • Ø Hendra Esmara, lebih memilih 3 komponen yang dianggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, yakni :

1)   Penduduk dan kesempatan kerja.

2)   Pertumbuhan ekonomi.

3)   Pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menapatkan nilai atau angka indikator tersebut digunakan tiga pedekatan perhitungan, yakni :

1)   Pendekatan Pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

Rumus :

  Y = r + w + i + p

 

2)   Pendekatan Produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang  industriagrarisekstraktifjasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

Rumus :

 

Y = [(Q1 x P1) + (Q2 x P2) + (Qn x Pn) ……]

 

 

 

 

 

 

3)   Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor.

Rumus :

Y = C + I + G + (X-M)

 

Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah konsep kewarganegaraan dan konsep kewilayahan.

 

a)   Menghitung pendapatan nasional Indonesia dengan pendekatan produksi (GDP)

GDP (Gross Domestic Product) atau Produksi Domestik Brutoadalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan prduksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

Yang perlu diingat dalam perhitungan tersebut, jangan sampai terjadi perhitungan ganda yang dapat menyebabkan pendapatan nasional (GDP) Indonesia tampak lebih besar. Untuk menghindari kesalahan perhitungan ganda tersebut dapat digunakan salah satu dari dua cara.

Pertama, GDP dihitung hanya dari nilai akhir dari suatu produk saja, misalnya untuk industri otomotif, hasil akhirnya saja (mobil) yang akan dihitung. Kedua, dengan menjumlahkan nilai tambah masing-masing komoditi yang dihasilkan oleh produsen, sehingga jika kita gunakan cara pertama, maka pendapatan nasional (GDP) Indonesia dengan cara ini akan menghasilkan jumlah yang sama.

 

b)   Menghitung pendapatan Nasiaonal Indonesia dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)

GNP (Gross National Product) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.konsep yang digunakan GNP adalah kewarganegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja.

Ilustrasi perhitungan nya adalah :

Pengeluaran dari sektor rumah tangga (untuk konsumsi)                          XXX

Pengeluaran dari sektor swasta (untuk investasi)                                       XXX

Pengeluaran pemerintah (Government expenditure)                                  XXX

Sektor luar negri/ekspor netto (Ekspor-Inpor)                                          (XXX)  +

            Pendapatan nasional (GNP) Indonesia :                                             XXX                 

 

 

 

 

c)    Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pendapatan (NI)

NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh semua/ sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Nilai NI inilah yang tampak oleh kalangan akademis dinotasikan dengan Y.

Ilustrasi dari perhitungan ini adalah :

Pengeluaran dari sektor rumah tangga berupa gaji/upah                            XXX

Pengeluaran dari sektor swasta laba, misalnya                                            XXX

Pendapatan pemerintah                                                                               XXX

Pendapatan sektor luar negri, devisa misalnya                                           (XXX)  +

Pendapatan Nasional Indonesia (NI) :                                                 XXX                 

 

Secara prinsip ketiga jenis pendapatan nasional tersebut dapat menghasilkan nilai yang sama, tentu saja dengan sedikit penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian tersebut adalah :

Agar pendapatan nasional (GDP) sama nilainya dengan (GNP) maka ;

–    GDP = GNP – Pendapatan netto luar negri terhadap faktor produksi.

–    GDP = GNP – (Penerimaan f.produksi WNI di LN – Penerimaan f.prod WNA di indonesia)

 

Sedangkan untuk menyesuaikan kedua jenis pendapatan nasional tersebut dengan NI, diperlukan formulasi :

–    NI = GNP – Depresiasi – Tx tak langsung, dimana GNP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NNP (Net National Product) atau Produksi Nasional Bersih.

–    NI = GDP – Depresiasi – Tx tak langsung, dimana GDp – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NDP (Net Domistic Product) atau Produksi Domestik Bersih.

 

d)   Pendapatan nasional yang siap dibelanjakan (Y disposible)

Yang dimaksud dengan pendapatan nasional (Y) disposible adalah pendapatan nasional yang telah siap untuk di belanjakan. Jika ditulis dalam formula, nilainya diperoleh dari :

Y disposible = NI + Tr – Tx langsung, dimana

Tr  =  Government Transfer (subsidi pemerintah)

Tx =   Pajak langsung

 

e)    Y Pribadi

Pendapatan nasional pribadi adlah pendapatan nasional disposible yang telah dikurangi dengan pajak pribadi, dihitung :

Yp = Td – Tx pribadi, dimana :

Yp = Pendapatan nasional pribadi

Yd = Pendapatan nasional disposible

 

 

 

f)     Pendapatan Nasional Per kapita

Pendapatan nasional per kapita/tahun biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Pendapatan per kapita = (GNP atau GDP) : Jumlah penduduk di suatu negara

 

  1. C.     Distribusi Pendapatan Nasional

Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pandapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikanperbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, penganguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.

Perbedaan pandapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

Ada sejumlah alat atau media untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Alat atau media yang lazim digunakan adalah Koefisien Gini (Gini Ratio) dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia.

Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang dinamakan Kurva Lorenz. Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara prosentase penerimaan pendapatan penduduk dengan prosentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu, biasanya setahun.

Perhatikan gambar berikut!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut “garis kemerataan sempurna”. Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan prosentase penerimaan pendapatan.

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir.

 Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu.

 

Perhatikan tabel 1.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain penggunaan Koefisien Gini, untuk melihat distribusi pendapatan dapat menggunakan kriteria yang ditentukan Bank Dunia (World Bank).  Perhatikan tabel 1.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut teori neoklasik, perbedaan kepemilikan faktor produksi, lama kelamaan akan hilang atau berkurang melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Bila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Kedua sistem ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan redistribusi pendapatan.

Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.

 

  1. D.     Kemiskinan

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya :

  • Ø BAPPENAS (1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan  kekuatan yang ada padanya.
  • Ø Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan- pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
  • Ø Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 
  • Ø Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik.
  • Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
  • Ø Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang  untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material.
  • Ø Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, dan perlatan kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang  dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.
  • Ø Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dus masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indanesia.

Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mungkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari stategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.

Sebenarnya, menjelang akhir dekade 1970-an pemerintah sudah mulai menyadari keadan tersebut yang menunjukan buruknya kualitas pembangunan yang telah dilakukan hingga saat itu. Oleh karena itu, strategi pembangunan mulai diubah, tidak hanya pertumbuhan tetapi juga kesejahteraan masyarakat, juga menjadi sasaran utama dari pembangunan. Perhatian mulai diberikan pada usaha–usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan industri–industri yang padat karya dan sektor pertanian. Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi (kalau tidak bisa menghilangkan) jumlah orang miskin dan perbedaan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di tanah air, misalnya inpres desa tertinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan, transmigrasi, danmasih banyak lagi.

Krisis ini yang akhirnya menciptakan suatu resesi ekonomi yang besar dengan sendirinya memperbesar tinggat kemiskinan dan gap dalam distribusi pendapatan di tanah air, bahkan menjadi jauh lebih parah dengan kondisi pada dekade 1980-an.

  • Penyebab kemiskinan diantaranya:

1)      Kemalasan.

2)      Kebodohan dan pemborosan.

3)      Bencana alam.

4)      Kejahatan, misalnya dirampok

5)      Genetik dan dikehendaki Tuhan, baik genetika orang tua, tempat lahir, kondisi orang tua yang miskin

  • Ukuran Kemiskinan

Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum dan dikenal antara lain :

  1. Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (basic need). Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :

  1. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
  2. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
  3. Kemiskinan Relatif

Menurut Kincaid (1975) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin. Sehingga Bank Dunia (World Bank) membagi aspek tersebut dalam tiga bagian antara lain :

1)   Jika 40% jumlah penduduk berpendapat rendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasionalnya maka pembagian pembangunan sangat timpang.

2)   Apabila 40% lapisan penduduk berpendapatan rendah menikmati antara 12-17% pendapatan nasional dianggap sedang3. Jika 40% dari penduduk berpendapatan menengahmenikmati lebih dari 17% pendapatan nasioanal maka dianggap rendah.

  • Strategi / Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan

1)   Pembangunan Sektor Petanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sector tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.

2)   Pembangunan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.

3)   Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan.

 

 

 

Sumber : 

  1. 1.  http://tantitrisetianingsih.blogspot.com/2012/04/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html
  2. 2.  http://irsyadrastafara.blogspot.com/2012/04/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html
  3. 3.  http://zahraaraa.blogspot.com/2012/04/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html
  4. 4.  http://nandahendro14.blogspot.com/2012/07/struktur-produksidistribusipendapatan.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: