Softskill (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

BAB 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 

  1. A.     Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

APBN Adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  • Masa berlaku APBN :

APBN Indonesia mulai tahun 2000 ditetapkan  berlaku mulai 1 Januari sampai

dengan 31 Desember tahun yang sedang berjalan. Sebelum tahun 2000 APBN 

berlaku  mulai 1 April sampai dengan 30 Maret tahun berikutnya.

  • Fungsi APBN:
  1. Fungsi Alokasi : Berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber penerimaan negara untuk membiayai belanja negara.
  2.  Fungsi Distribusi  :  Berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.  Pemerataan kesejahteraan dapat terwujud jika pemanfaatan penerimaan negara dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  3. Fungsi Stabilitas : Berkaitan dengan pengaturan perekonomian nasional agar tetap seimbang, yaitu permintaan agregat (keseluruhan) sama dengan penawaran agregat. APBN bagi pemerintah sebagai instrumen pengendali perekonomian, baik dalam kondisi perekonomian yang stabil, depresi ataupun inflasi.
  4. Fungsi otorisasi : Bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
  5. Fungsi perencanaan : Bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
  6. Fungsi pengawasan : Bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

 

 

  1. B.     Proses Penyusunan Anggaran

Ø  Prinsip penyusunan APBN

–   Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

  1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
  2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
  3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

–   Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

  • Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
  • Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
  • Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
  • Tujuan penyusunan APBN
    • Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan rakyat
    • Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan pemerintah
    • Membantu pemeritah mencapai tujuan kebijakan fiscal
    • Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja Negara
    • Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik.
    • Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas berikut :

·      Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

·      Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

·      Penajaman prioritas pembangunan

·      Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

Ø  Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.[2]

Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Ø  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

 

 

 

Ø  Sumber penerimaan APBN

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

  1. Penerimaan pajak yang meliputi :

–   Pajak Penghasilan (PPh).

–   Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

–   Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).

–   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.

–   Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)

  1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :

–   Penerimaan dari sumber daya alam.

–   Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

–   Penerimaan bukan pajak lainnya.

 

  1. C.     Perkiraan Penerimaan Negara

1)      PENDAPATAN NEGARA dan HIBAH, terdiri :

*  Penerimaan Dalam Negeri, terdiri :

–   Penerimaan Pajak, meliputi :

  • Pendapatan Pajak Dalam Negeri
  • Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

*  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi :

–   Penerimaan Sumber daya Alam

  • Pendapatan Bagian Laba BUMN
  • Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya
  • Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*  Hibah

2)     BELANJA NEGARA, terdiri :

*  Belanja Pemerintah Pusat, meliputi :

–   Belanja Pegawai

–   Belanja Barang

–   Belanja Modal

–   Belanja Bunga dan Pinjaman

–   Subsidi (subsidi energi dan subsidi nonenergi)

–   Belanja Hibah

–   Belanja Bantuan Sosial

–   Belanja lain-lain

*  Transfer ke Daerah, meliputi :

–   Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus)

–   Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

3)      KESEIMBANGAN PRIMER

4)      SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN

 

 

5)      PEMBIAYAAN, terdiri :

*  Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi :

–   Perbankan Dalam Negeri

–   Nonperbankan Dalam Negeri

*  Pembiayaan Luar Negeri Netto, meliputi :

–   Penarikan pinjaman luar negeri bruto, (pinjaman program, Pinjaman proyek)

–   Penerusan pinjaman

–   Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

 

  1. D.     Perkiraan Pengeluaran

1)   Pengeluaran Pemerintah Pusat, terdiri :

*  Belanja Pegawai (PNS, TNI, POLRI, Pensiunan)

*  Belanja Barang, dialokasikan untuk :

–   Mempertahankan fungsi pelayanan public

–   Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas,pemeliharaan aset Negara

–   Mendukung kegiatan pemerintahan

*  Belanja Modal yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, jaringan, dan sarana fisik lain.

*  Pembayaran Bunga Utang

–   Pembayaran utang dalam negeri dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

–   Pembayaran utang luar negeri bersumber dari pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas kredit eskpor, dan pinjaman lain.

*  Belanja Subsidi

Digunakan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu, membantu usaha skala mikro dan menengah, BUMN , membantu BUMN yang melaksanakan pelayanan umum

*  Belanja Hibah

merupakan transfer uang, barang dan jasa yang bersifat tidak wajib kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, negara lain, atau organisasi internasional.

*  Bantuan Sosial

diberikan dalam bentuk transfer uang atau barang kepada masyarakat melalui lembaga nirlaba (sosial) untuk melindungi resiko sosial.

*  Belanja Daerah

–   Dana Perimbangan, meliputi :

  • Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana bagian daerah yang bersumber dari penerimaan daerah, baik pajak maupun sumber daya alam (dalam bentuk prosentase)
  • Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu instrumen yang bersifat umum (block grant) guna mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
  • Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu instrumen transfer bersifat khusus (specific grant) untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dan atau nasional

–   Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian

  • Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dll
  • Dana Penyesuaian, diberikan kepada daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya.

 

  1. E.     Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Konsep Produk Domestik Bruto, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendapatan Nasional

1)   Produk Domestik Bruto

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut, sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.

Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:      

                         

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + ekspor – impor

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi, rumusnya adalah :

 

PDB = sewa + upah + bunga + laba

 

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

2)   Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.

Peroduk Domestik Bruto sebagai salah saru indicator ekonomi memuat berbagai instrument ekonomi yang di dalmnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income perkapita dan berbagai instrument ekonomi lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangan membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

PDRB dapat didefinisikan berdasarkan tiga pendekatan yaitu :

  1. Pendekatan Produksi (Production Approach) PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (NTB) yang tercipta sebagai hasil proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.
  2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah/region pada jangka waktu tertentu (biasanya setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Termasuk sebagai Komponen penyusun PDRB adalah penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagainilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).
  3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto di suatu wilayah/region pada suatu periode (biasanya setahun). Yang dimaksud dengan Ekspor netto adalah ekspor dikurangi impor.

3)    Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665.

Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

Sumber : 

  1. 1.       http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
  2. 2.       http://dennadhirah.blogspot.com/2012/05/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: